Sosial

BPK RI Sumut : Soal Anggaran TNI di APBD untuk Pilkada, Tidak Menyalahi Aturan

Views
Bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH bersama Forkopimda Karo mendatangi kantor BPK (Badan Pemeriksa keuangan) RI perwakilan Sumatera Utara untuk konsultasi mengenai aturan dan mekanisme dalam penganggaran APBD Karo dana pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, khusus bagi institusi TNI, Rabu (08/07/2020).

BPK RI Sumut : Soal Anggaran TNI di APBD untuk Pilkada, Tidak Menyalahi Aturan

Karo-Surakaro.com
Bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH bersama ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Ketua KPUD kab karo Gemar Tarigan, Kabagren Polres Tanah Karo, AKP Efianto, perwakilan Kejari Karo, Mas Benny, Kakesbang Tetap Ginting, dan perwakilan Bawaslu Kab. Karo Harun surbakti, mendatangi kantor BPK (Badan Pemeriksa keuangan) RI perwakilan Sumatera Utara untuk konsultasi mengenai aturan dan mekanisme dalam penganggaran APBD Karo dana pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, khusus bagi institusi TNI.

Pasalnya, Pemkab karo sudah melakukan tahapan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) hampir 100 % kepada lembaga KPUD, Bawaslu dan Polres Tanah Karo, namun sayang pihak dari jajaran TNI di Kab. Karo tidak dianggarkan.

Beragam spekulasi bermunculan dari pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berujung tidak ada regulasi. Bahkan sarat temuan audit BPK jelak seandainya dana dikucurkan. Hal ini membuat jajaran Kodim 0205 /TK gerah, dimana secara teoritis tidak tersurat, namun tersirat dalam konteks keamanan dalam pengamanan pemilihan Kepala Daerah.

Minimnya, kepedulian TAPD dalam menganggarkan dana pengamanan untuk jajaran TNI dalam menghadapi pilkada di kab. Karo, menuai sorotan dan protes dari kodim 0205 /TK. Akan hal tersebut Forkopimda Kab. Karo sepakat mendatangi kantor BPK RI Perwakilan medan guna konsultasi sekaitan ketidakbolehan TNI menerima anggaran dari APBD Kab. Karo.

“Betul, kita kesini untuk konsultasi terkait regulasi dan mekanisme, apa benar TNI dalam melakukan pengamanan Lilkada, anggarannya tidak bisa ditampung. Nah ini maksud dan tujuan kami datang,” jelas Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal, diruang kantor BPK RI Medan, Rabu (08/07/2020) sekira pukul 09.00 WIB.

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, MH menjelaskan, kedatangannya bersama Forkopimda untuk ingin konsultasi terkait aturan dan mekanisme dalam pemberian dana APBD untuk keperluan pengamanan pilkada yang seusai rencana akan digelar bulan desember 2020,bagi jajaran TNI di Kab. Karo.

“Pemda Karo bukan tidak mau, namun saran dan masukan TAPD bahwa jajaran TNI tidak ada secara spesifik dalam PKPU (peraturan komisi pemilihan umum). Nah, ini dasar saya mengajak Forkopimda ke BPK RI. Jadi, kata BPK RI boleh, ini menjadi kerangka acuan kerja (KAK) , Untuk kita anggarkan nantinya, yang sudah berlalu, sudahlah, kita cerita kedepan,” ujarnya.

Bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH bersama Forkopimda Karo mendatangi kantor BPK (Badan Pemeriksa keuangan) RI perwakilan Sumatera Utara untuk konsultasi mengenai aturan dan mekanisme dalam penganggaran APBD Karo dana pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, khusus bagi institusi TNI, Rabu (08/07/2020).

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan RI Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, S.E, M.M, Ak C.A, CSFA menjelaskan bahwa didalam regulasi Kemendagri mengatakan, Pilkada serentak sangat rawan situasi keamanan, tentu harus melibatkan unsur pihak keamanan dan jelas ada juga aturan di kepolisian.

“Letaknya disini, penjabaran keamanan itu banyak sepanjang kebutuhan persediaan anggaran daerah, sesuai karatikstik masing masing daerah, bisa pencalang, bisa ormas, sepanjang cukup anggaran, jadi pada prinsip kami pihak BPK RI, jika mengaudit tidak mempersalahkan dana yang dihibahkan sesuai saya sebutkan,” ujarnya.

Lanjut Eydu, syarat yang harus dilakukan yakni pengajuan proposal, sesuai kebutuhan dari institusi (TNI) , Kedua masuk dalam TOR (Term Of Reference) dan NPHD.

“ini hanya kurang komunikasi, silahkan Kodim 0205 /TK, buatkan kembali proposal, tidak perlu menumpang di kepolisian artinya boleh terpisah karena penggunaan anggaran nanti. Masing masing mempertanggung jawabkan secara keuangan dan hukum,” jelasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan angkat bicara, jika memang BPK RI Perwakilan medan tidak mempermasalahkan, maka pihaknya akan merealisaikan anggaran pilkada untuk Kodim 0205 /TK, jika diusulkan oleh pihak pemda karo.

“Dananya akan ditampung di P-APBD 2020 nanti, disinilah anggaran dapat disisihkan, sesuai kebutuhan nantinya,” tambahnya.

Disisi yang sama, Kakesbang Kab. Karo Tetap Ginting mengaku pihaknya selaku OPD tekhnis, selama ini belum maksimal memahami aturan dan mekanisme yang ada.

“Namun adanya konsultasi ini, akan menjadi terang menderang bagi TAPD nantinya, dan segera pihaknya akan menindaklanjuti arahan dan masukan dari pihak BPK RI Perwakilan medan, agar pihak TNI jajaran Kodim 0205 /TK, memiliki hak sama ikut dilibatkan sebagai pengamanan pilkada, sebagaimana Kodim daerah kabupaten lain, juga direalisasikan anggarannya,” terangnya. (Dhany/RP)

Leave a Reply