Karo InfoPolitik

Bupati Karo Apresiasi Pandangan Umum Fraksi DPRD Karo

Views
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Karo, menggelar rapat Paripurna dalam acara jawaban Bupati Karo atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di ruang Paripurna PRD Kabupaten Karo, Kec. Kabanjahe, Selasa (14/07/2020).

Bupati Karo Apresiasi Pandangan Umum Fraksi DPRD Karo

Karo-Surakaro.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Karo, menggelar rapat Paripurna dalam acara jawaban Bupati Karo atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di ruang Paripurna PRD Kabupaten Karo, Kec. Kabanjahe, Selasa (14/07/2020) sekira pukul 14.00 WIB.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan didampingi Wakil Ketua, Sadarta Bukit dan Davit Kristian Sitepu. Dan dihadiri Bupati Karo,Terkelin Brahmana SH MH, unsur Forkopimda, dan 24 orang dari 35 anggota DPRD Kabupaten Karo serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Karo sangat mengapresiasi atas Pandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, atas dukungan, masukan serta motivasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama segera melakukan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo terkait pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan dan Ranperda Tentang Pengelolaan sampah.

Terkait pertanyaan fraksi PDI Perjuangan tentang terobosan yang dilakukan Pemkab Karo guna mengurangi beban TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), Terkelin menyampaikan pengelolaan sampah dengan pengembangan teknologi.

“Pemerintah Kabupaten Karo berencana membangun pusat daur ulang sampah dan rumah kompos. Untuk teknologi lainnya akan dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut,” terangnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Karo, menggelar rapat Paripurna dalam acara jawaban Bupati Karo atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di ruang Paripurna PRD Kabupaten Karo, Kec. Kabanjahe, Selasa (14/07/2020).

Berdasarkan pandangan Fraksi Partai Gerindra disampaikan Terkelin, bahwa Ranperda tentang Pedoman Pemberian nama Jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan merupakan pedoman yang akan digunakan untuk memberikan kepastian hukum serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh identitas jalan, fasilitas umum dan bangunan serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.

“Penyusunan Ranperda ini pada prinsipnya telah memperhatikan dan mempedomani Undang Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar,tanda jasa dan tanda kehormatan dan Undang Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta PP nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas dan akan dicantumkan dalam konsideran mengingat dalam draf Ranperda,” jelasnya.

Terkait tentang pengelolaan sampah lanjut Terkelin lagi, bahwa Ranperda ini merupakan salah satu bentuk usaha Pemda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian sampah yang ditimbulkan dari berbagai bentuk kegiatan dan usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

“Konsep pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis. Sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah prilaku masyarakat sehingga dengan ditetapkannya Ranperda ini tujuan yang diharapkan dapat terwujud,” ungkapnya

Menanggapi saran dan pertanyaan Fraksi Partai Hanura, Terkelin menyampaikan bahwa saran sudah ditampung dalam pasal 3 ayat (2), dalam Ranperda dimaksud.

“Begitu juga dengan saran pengadaan bak sampah disetiap Desa, nantinya akan dianggarkan serta ditempatkan pada lokasi yang strategis serta dikoordinasikan dengan Kepala Desa dan Lurah,” harapnya.

Menjawab tanggapan Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD Kabupaten Karo tentang pengelolaan sampah belum dimuatnya terkait jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin. Disampaikan Terkelin bahwa jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin akan dituangkan dalam Peraturan Bupati sesuai pasal 13 ayat (3) draf Ranperda Pengelolaan Sampah.

Usai mendengar tanggapan atau jawaban Bupati Karo, pimpinan sidang mempertanyakan kepada Fraksi-Fraksi DPRD Karo dan satu persatu Fraksi menyatakan dapat menerima dan memahami jawaban dan menyatakan hal hal yang kurang jelas akan dipertegas dalan rapat gabungan komisi. (Dhany/RP)

Leave a Reply