Karo Info

Bupati Karo Tandatangani Mou Tax Clearance Dihadapan Wakil Ketua KPK

Views
Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH Tanda tangani memory Of understanding (Mou) bersama bupati /Walikota se-Sumatera utara dihadapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Forkopimda Sumut

Bupati Karo Tandatangani Mou Tax Clearance Dihadapan Wakil Ketua KPK

Karo-Surakaro.com

Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH Tanda tangani memory Of understanding (Mou) bersama bupati /Walikota se-Sumatera utara dihadapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Forkopimda Sumut.

” Komitmen ini sebagai bentuk kepala daaerah harus memiliki catatan pajak yang tertib (tax clearance) dan menyertakan upaya mendorong penerimaan pajak sebagai program kerja yang langsung diawasi oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi).

Demikian disampaikan Bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH, usai teken Mou, Rabu (2/12/2020) pukul 09.30 wib di pendopo rumah dinas Gubsu.

” Tax Clearance, menurut Terkelin, sangat kita dukung. Apalagi dalam sektor Pendapatan asli daerah kab. Karo, Mou ini akan berdampak positif. Sebab saat ini saja kita sudah terapkan” tapping box “sebanyak 70 titik dalam mendongkrak optimalisasi PAD. Jelasnya

” Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mengatakan sesuai tupoksinya ada 30 jenis tipikor, namun dikategorikan menjadi 7 jenis korupsi. Ketujuh jenis, wajib kepala daerah hindari dan jangan lakukan salah satu kejahatan korupsi tersebut.

“Warning ini, yakni penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan Gratifikasi. Bebernya

Untuk itu, dalam Rapat kordinasi, Kolaborasi pencegahan korupsi di sektor pendapatan, maka setiap daerah harus “optimalisasi penerimaan pajak daerah dan optimalisasi aset, melalui tax clearance. Ungkapnya

Senada disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi, tax clearance ini dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap kepala daerah dengan propinsi sumut dalam menambah pajak maupun bayar pajak dalam menambah PAD. Sistem ini akan bekerja dan akan diawasi oleh KPK. (Dhany/RP)

 

Tinggalkan Balasan